Sunday, April 20, 2008

Kebebasan Pers di Malaysia

"jip_id" jip_id@yahoo.com

Diterbitkan Februari 25, 2008 Luar Negeri , Media

Media perlu memberikan liputan pemilihan umum yang berimbang atau
proses pemilu di Malaysia akan menjadi bahan ejekan dan tertawaan.

Seruan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Rashid Abdul
Rahim setelah mendengarkan keluhan oposisi bahwa media di Malaysia
bias. Apa yang disampaikan Ketua Komisi Pemilu itu menjadi penting
artinya dalam konteks peran media dan demokrasi.

Apakah politik media di Malaysia sudah sedemikian tidak memberikan
kebebasan sehingga partai oposisi mengeluh kepada Ketua Komisi Pemilu?
Sejauh kita tahu sampai saat ini, media utama di Malaysia dikuasai
pemerintah atau partai-partai yang berkuasa, yang tergabung dalam
koalisi Barisan Nasional.

Sekadar contoh. Media massa, baik cetak maupun elektronik, di Pakistan
memperoleh keleluasaan dan kebebasan dalam memainkan perannya selama
masa pemilu yang baru lalu. Masyarakat pembaca dan pemirsa memperoleh
informasi yang memadai. Padahal, sebelumnya, media sempat dikontrol
ketat pemerintah.

Media di Malaysia�sama seperti di Indonesia pada masa lalu�dikontrol
lewat keharusan pembaruan izin terbit. Pembaruan izin terbit di
Malaysia ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan di Indonesia pada
masa lalu, yakni setiap tahun. Karena itu, wajar kalau kemudian media
juga lebih berpihak kepada pemerintah ketimbang oposisi.

Hanya persoalannya, apakah dengan posisi seperti itu peran media
sebagai pilar keempat demokrasi terpenuhi? Media sendiri selama ini
dipandang dan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, selain tiga
pilar lainnya, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mengapa
media menjadi pilar keempat?

Lewat media, salah satu nilai yang dijunjung demokrasi dipenuhi, yakni
kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi diidentikkan dengan
kebebasan mengungkapkan pendapat. Karena itu, orang banyak berharap
dari demokrasi.

Orang berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan. Oleh karena
itu, jika kebebasan berpendapat dihalangi, atau ada ketidakadilan
dalam menyampaikan pendapat atau pengekangan menyampaikan pendapat,
maka demokrasi sebagai sistem politik terancam.

Memang, kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas. Sama
halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan
hukum dan ketertiban. Tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak
mungkin. Akan tetapi, semestinya kebebasan berpendapat lewat media
tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik.

Kompas, 25 Februari 2008

*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

No comments: